JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan kebijakan pangan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menyebut masyarakat kini akan semakin mudah mengakses kebutuhan pertanian, termasuk pupuk dan berbagai dukungan pemerintah, melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Lia, dari target 40 ribu gerai KDKMP yang akan diluncurkan secara bertahap, sebanyak 26 ribu gerai telah siap beroperasi pada Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikan Lia saat bertemu Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan,” tutur Lia.
Menurut alumni FISIP Universitas Airlangga tersebut, apresiasi kepada Zulhas tidak hanya ditujukan secara personal, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap kerja pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Lia menilai koordinasi yang dilakukan Kemenko Pangan menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pangan, mulai dari produksi, distribusi hingga menjaga stabilitas harga.
“Koordinasi yang baik dari jajaran Menko Pangan menghasilkan hasil positif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Terbukti pendirian KDKMP semakin masif di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur,” ujarnya.
Tekankan Nilai Amanah
Dalam pertemuan tersebut, Lia juga menekankan pentingnya nilai amanah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan.
Nilai tersebut, kata Lia, sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW yang mengajarkan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah sebagai fondasi kepemimpinan.
“Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Lia.
Ia menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang angka produksi, distribusi maupun stabilitas harga. Lebih dari itu, ketahanan pangan menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan secara layak.
“Karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan amanah menjadi penting agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.
Lia berharap kebijakan pangan pemerintah juga semakin memperkuat produksi dalam negeri, menjaga stabilitas pasokan dan harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dorong Pusat- Daerah Bersinergi
Sebagai senator asal Jawa Timur, Lia juga menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, aspirasi daerah harus terus mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan pangan nasional karena setiap wilayah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian, kesejahteraan petani, distribusi hasil pertanian hingga ketahanan pangan daerah perlu terus mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Lia berharap komunikasi dan kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah semakin diperkuat sehingga kebijakan pangan tidak hanya menghasilkan capaian secara makro, tetapi juga benar-benar dirasakan petani dan masyarakat.
Pertemuan dengan Zulhas, menurut Lia, sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kepemimpinan publik membutuhkan tanggung jawab moral.
“Ukuran kepemimpinan tidak semata dilihat dari jabatan yang diemban, tetapi dari sejauh mana amanah tersebut dijalankan dengan kejujuran, keadilan, kepedulian, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Zulhas: Pangan Butuh Kerja Bersama
Menanggapi apresiasi tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa setiap ikhtiar dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Zulhas mengatakan pemerintah terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, hingga berbagai unsur masyarakat, termasuk para Pendamping Desa.
“Pemerintah juga terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat. Termasuk keterlibatan para Pendamping Desa,” ujar Zulhas.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena persoalan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)
Caption: Senator Lia Istifhama berdiskusi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di ruang kerjanya. Foto: Dok. B59.
