SURABAYA – Pemberantasan korupsi di tingkat pusat harus diikuti pembenahan birokrasi di daerah. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat digitalisasi pelayanan publik, mempersempit ruang pungutan liar (pungli), serta memperkuat sistem promosi aparatur sipil negara (ASN) berbasis kinerja.
Menurut Kahfi, ketegasan penegakan hukum di tingkat nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menyoroti data yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 36 operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan 14 OTT pada periode yang sama dalam pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.
Selain penindakan, upaya pemberantasan korupsi juga disebut berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara senilai lebih dari Rp54,8 triliun.
“Reformasi dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi bagi daerah. Ketika pemerintah pusat menegaskan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemerintah daerah semakin terdorong mengelola anggaran secara bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Kahfi, Rabu (21/10/2026).
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu menilai, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya operasi penindakan. Perubahan juga harus terlihat dari kualitas pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
Digitalisasi Harus Pangkas Kerumitan Layanan
Kahfi menilai percepatan digitalisasi pemerintahan atau Government Technology (GovTech) dan integrasi data nasional menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi. Sistem yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi pengulangan pengurusan dokumen, mempercepat proses administrasi, sekaligus mempersempit peluang terjadinya pungli.
“Digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, melainkan keadilan layanan. Jika data kependudukan dan sosial terintegrasi, warga Surabaya tidak perlu berulang kali mengurus dokumen yang sama atau berpindah-pindah kantor. Ruang pungli pun otomatis makin sempit,” ujarnya.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya memaksimalkan pengembangan layanan terpadu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, secara khusus, diminta menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat.
Bagi Kahfi, keberhasilan digitalisasi tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau sistem elektronik. Ukuran utamanya adalah sejauh mana inovasi tersebut memangkas prosedur, menghemat waktu, dan mempermudah warga memperoleh hak pelayanan.
Promosi ASN Jangan Sekadar Formalitas
Selain digitalisasi, Kahfi menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya memastikan proses promosi dan pengembangan karier aparatur didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta integritas.
Menurutnya, birokrasi yang profesional hanya bisa terwujud apabila setiap aparatur memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan hasil kerja, bukan faktor di luar profesionalitas.
“ASN profesional yang dipromosikan berdasarkan kinerja akan lebih berani dan sigap melayani masyarakat. Meritokrasi harus jadi budaya, bukan sekadar jargon,” tandasnya.
Kahfi berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi dorongan bagi Pemkot Surabaya untuk memperkuat reformasi birokrasi secara konsisten.
Ia menegaskan, agenda pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, digitalisasi pelayanan, dan pembenahan manajemen ASN harus berujung pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan reformasi tidak berhenti pada angka penindakan atau banyaknya kebijakan yang diluncurkan, tetapi tercermin dalam pelayanan yang semakin mudah, transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungli.
