SURABAYA (Kabarjawatimur) – Komisi B DPRD Kota Surabaya bakal memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengevaluasi izin operasional Diskotek Valhalla. Langkah tersebut menyusul terungkapnya dugaan jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi yang melibatkan sejumlah karyawan tempat hiburan malam tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran aturan.
Menurutnya, izin operasional Valhalla dapat dicabut apabila terbukti tempat usaha tersebut digunakan sebagai lokasi atau sarana peredaran narkotika.
“Kami akan undang Pemkot. Jika memang terbukti ada pelanggaran, izinnya harus dicabut. Sejak awal komitmennya jelas, tempat usaha tidak boleh menjadi sarang peredaran narkoba,” ujar Machmud di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (25/9/2026).
Sebelumnya, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak membongkar dugaan peredaran ekstasi yang melibatkan lima karyawan Diskotek Valhalla. Kasus tersebut terungkap setelah polisi mendapati seorang pengunjung yang dinyatakan positif menggunakan narkotika.
Polisi kemudian menangkap kapten waiter berinisial DN yang diduga berperan sebagai kurir pada Jumat (4/9/2026). Pengembangan penyidikan selanjutnya mengarah pada penangkapan empat karyawan lainnya.
Mereka masing-masing seorang koordinator pramuria atau mami berinisial AM alias TH, dua pramuria (LC) berinisial AN dan S, serta seorang pelayan (server) berinisial T.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dua butir ekstasi. Berdasarkan keterangan para tersangka, narkotika tersebut diduga dipasok oleh seorang bandar berinisial HAN alias VAN yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Machmud menilai keterlibatan sejumlah staf internal dalam dugaan transaksi narkotika menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, sementara Pemkot Surabaya mengevaluasi keberadaan izin operasional Valhalla.
“Ya, kalau ceritanya seperti itu, sebaiknya ditutup saja. Karena semua lini terlibat dalam transaksi,” tegas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Machmud juga meminta aparat tidak berhenti pada penangkapan para pelaku yang telah diamankan. Menurutnya, penyidikan harus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.
“Kami mendorong agar diusut sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap,” pungkasnya.
