SURABAYA (KabarJawatimur) – DPRD Kota Surabaya menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD 2026 pada paruh pertama tahun anggaran. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Machmud, mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai alasan untuk menggeber pekerjaan secara tergesa-gesa menjelang akhir tahun.
Machmud menyebut, berdasarkan laporan realisasi APBD hingga 30 Juni 2026, dari total belanja daerah sekitar Rp12,8 triliun, baru sekitar Rp4,2 triliun yang terealisasi. Artinya, masih ada sekitar Rp8,6 triliun anggaran yang harus dibelanjakan dalam enam bulan tersisa.
“Bagaimana anggaran Rp12 triliun itu cuma terserap Rp4 triliun selama semester pertama atau enam bulan. Korbannya itu masyarakat, tidak ada pembangunan berarti yang masif di Surabaya ini,” kata Machmud, Selasa (25/8/2026).
Ia menghitung, agar seluruh sisa anggaran tersebut terserap hingga Desember 2026, Pemkot harus merealisasikan belanja rata-rata sekitar Rp1,4 triliun setiap bulan.
Menurut Machmud, angka tersebut patut dipertanyakan, terutama apabila sebagian besar pekerjaan baru dikerjakan pada semester kedua.
“Rp8,6 triliun ini saya bagi enam, Juli sampai Desember, sama dengan Rp1,4 triliun setiap bulannya. Masuk akal enggak Pemkot menghabiskan Rp1,4 triliun pembangunan dan lain-lain ini?” ujarnya.
Machmud mengingatkan, tekanan untuk mengejar serapan pada penghujung tahun berpotensi membuat pelaksanaan proyek menjadi terburu-buru. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kalau ada itu nanti akan kesusu (terburu-buru). Cepat-cepat karena ada batasan anggaran Desember. Pasti cepat-cepat. Terus asal garap, asal terserap,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat tersebut menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak bisa hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sorotan khusus juga diarahkan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Dalam APBD 2026, sektor tersebut mendapat alokasi sekitar Rp1,78 triliun. Namun, hingga akhir Juni, realisasinya baru sekitar Rp70 miliar atau sekitar 3,4 persen.
“2026 ini dianggarkan Rp1,7 triliun, Rp1,780 sekian. Nah, sampai dengan semester pertama, Januari sampai 30 Juni, uang yang Rp1,7 triliun tadi terserap baru Rp70 miliar,” ungkapnya.
Menurutnya, rendahnya realisasi sektor tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Termasuk di dalamnya pembangunan jalan, jaringan, irigasi, saluran air, hingga upaya penanganan banjir.
Machmud juga mengingatkan risiko munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) apabila sebagian anggaran tidak mampu direalisasikan sampai akhir tahun.
“Dampak terakhir nanti SiLPA-nya tinggi, enggak terserap lagi,” katanya.
Meski demikian, ia meminta Pemkot tidak mengambil langkah instan dengan mengorbankan kualitas pekerjaan hanya demi mengejar angka serapan.
Menurut Machmud, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam manajemen pemerintahan daerah. Perencanaan dan pelaksanaan program perlu dilakukan lebih awal sehingga pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Ini kan manajemen pemerintahan daerah. Bagaimana anggaran Rp12 triliun itu cuma terserap Rp4 triliun selama semester pertama atau enam bulan,” tegasnya.
Ia berharap Pemkot Surabaya mampu memperbaiki pola pengelolaan APBD sehingga penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan optimal tanpa membuat masyarakat menjadi korban akibat proyek yang minim maupun pengerjaan yang dilakukan secara tergesa-gesa.
