SURABAYA – Rencana pembangunan Rumah Sakit Siloam di kawasan Apartemen Aryaduta Residences, kompleks CITO Mall Surabaya, tak hanya menuai penolakan penghuni apartemen. Janji bahwa kehadiran rumah sakit bakal mendongkrak keramaian pusat perbelanjaan juga mulai dipertanyakan. Warga meminta pihak Lippo memberikan jaminan konkret kepada tenant, bukan sekadar menawarkan harapan peningkatan bisnis di tengah persoalan kenyamanan hunian yang belum terselesaikan.
Keberatan tersebut mengemuka dalam konsultasi publik pembahasan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Selasa siang. Pertemuan berlangsung di Gedung Siola Surabaya dengan menghadirkan pihak pemrakarsa Rumah Sakit Siloam serta tiga kelompok masyarakat terdampak, yakni penghuni Apartemen Aryaduta, tenant CITO Mall, dan warga sekitar.
Persoalan yang mencuat tidak hanya menyangkut keberadaan fasilitas kesehatan dalam satu bangunan dengan hunian, tetapi juga keterlibatan masyarakat terdampak, perubahan luas pembangunan, hingga manfaat ekonomi yang dijanjikan bagi tenant pusat perbelanjaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan luasan pembangunan. Area yang semula direncanakan sekitar 7.000 meter persegi kini mengalami perluasan menjadi sekitar 14.000 meter persegi.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembangunan dengan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya. Masyarakat meminta pemerintah memastikan apakah perubahan luasan tersebut masih sesuai dengan dokumen awal atau memerlukan penyesuaian perizinan.
Penghuni Pertanyakan Rumah Sakit dalam Satu Bangunan
Andra, salah seorang pemilik sekaligus penghuni Apartemen Aryaduta Residences Surabaya, menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan rumah sakit yang berada dalam satu bangunan dengan hunian.
Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan perlu mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, serta kepentingan penghuni yang setiap hari menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal.
Persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata keberadaan rumah sakit, melainkan bagaimana pemisahan fungsi hunian dan fasilitas kesehatan dilakukan secara jelas.
Penghuni menginginkan kepastian mengenai akses keluar masuk, jalur aktivitas, pengelolaan fasilitas, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Mereka juga meminta agar aspek keselamatan dan kenyamanan penghuni menjadi perhatian serius sebelum pembangunan dilanjutkan.
Keberadaan rumah sakit dalam satu kawasan dengan apartemen dinilai membutuhkan penjelasan menyeluruh, terutama mengenai bagaimana aktivitas pelayanan kesehatan akan berjalan tanpa mengabaikan hak penghuni untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
Warga RT 02/RW 02 Soroti Sosialisasi Amdal
Penolakan juga disampaikan Yunus, Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Dukuh Menanggal, Surabaya.
Ia menyayangkan terbitnya dokumen Amdal dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) pada 2024 yang menurutnya tidak didahului sosialisasi secara memadai kepada masyarakat terdampak.
Yunus menegaskan, warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan, terutama penghuni apartemen yang berada dalam satu bangunan dengan rencana rumah sakit, seharusnya mendapatkan informasi dan kesempatan menyampaikan aspirasi sejak awal.
Menurutnya, masyarakat terdampak langsung tidak boleh hanya menjadi pihak yang mengetahui rencana pembangunan setelah dokumen lingkungan diterbitkan.
Pelibatan warga dinilai penting agar persoalan yang berpotensi muncul dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan, bukan setelah pembangunan berjalan.
Ia juga menyoroti perlunya memastikan siapa saja yang dilibatkan dalam proses sosialisasi sebelumnya, termasuk apakah warga RT 02/RW 02 yang terdampak langsung telah mendapatkan kesempatan menyampaikan keberatan.
Bagi warga, persoalan tersebut berkaitan dengan hak memperoleh informasi dan ruang partisipasi dalam pembangunan yang berpotensi memengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka.
Tenant CITO Berharap Rumah Sakit Dukung Aktivitas Ekonomi
Di tengah penolakan penghuni dan warga sekitar, pandangan berbeda disampaikan Totok, Ketua Paguyuban Tenant CITO Mall Surabaya.
Ia menyambut positif rencana kehadiran Rumah Sakit Siloam karena dinilai dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan keramaian pengunjung pusat perbelanjaan.
Menurutnya, rumah sakit juga memiliki tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keberadaannya berpotensi mendatangkan aktivitas baru yang dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha di kawasan CITO.
Namun, perbedaan pandangan antara penghuni apartemen, warga sekitar, dan pelaku usaha perlu diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka.
Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diharapkan dari kehadiran rumah sakit dapat dibahas bersama dengan persoalan kenyamanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Janji Mal Semakin Ramai Dipertanyakan, Warga Singgung Bali dan Medan
Di balik harapan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut, muncul pula keraguan dari salah seorang penghuni Apartemen Aryaduta. Warga mempertanyakan apakah kehadiran Rumah Sakit Siloam benar-benar bisa menjamin peningkatan jumlah pengunjung CITO Mall atau justru hanya menjadi janji manis tanpa kepastian.
Keraguan itu didasarkan pada pengamatan terhadap pusat perbelanjaan lain di bawah naungan Lippo yang juga memiliki fasilitas Rumah Sakit Siloam, yakni Lippo Plaza Sunset di Bali dan Lippo Plaza Medan.
Menurut warga tersebut, keberadaan rumah sakit di kedua pusat perbelanjaan itu tidak serta-merta membuat mal menjadi lebih ramai. Bahkan, berdasarkan pengamatannya, aktivitas pengunjung di kedua lokasi tersebut justru terlihat lebih sepi dibandingkan kondisi CITO Mall saat ini.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar optimisme bahwa pembangunan rumah sakit di Aryaduta akan mendongkrak kunjungan dan memberikan keuntungan bagi tenant.
Warga juga mempertanyakan apakah pihak Lippo telah memberikan jaminan konkret kepada tenant mengenai dampak ekonomi yang akan diperoleh setelah rumah sakit beroperasi.
Jangan sampai tenant sudah menyetujui rencana tersebut dengan harapan pusat perbelanjaan semakin ramai, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi.
Persoalan ini dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, penghuni apartemen merasa harus menghadapi potensi berkurangnya kenyamanan tempat tinggal akibat perubahan fungsi bangunan. Sementara itu, manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada tenant belum tentu dapat terealisasi.
Warga khawatir, penghuni apartemen sudah tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut, sedangkan tenant juga tidak mendapatkan peningkatan aktivitas usaha sebagaimana yang diharapkan.
Karena itu, pihak Lippo dinilai perlu menjelaskan secara transparan dasar perhitungan peningkatan pengunjung, strategi pengembangan kawasan, serta bentuk komitmen kepada tenant.
Pertanyaan mendasarnya, jika keberadaan rumah sakit memang diyakini mampu menghidupkan CITO Mall, sejauh mana jaminan dan tanggung jawab pihak pengembang terhadap para tenant?
DLH: Izin Tambahan Belum Dikeluarkan
Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Pemkot Surabaya melalui DLH menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan adendum Amdal.
Kepala DLH Kota Surabaya, Muhamad Fikser, memastikan pemerintah belum akan mengeluarkan izin tambahan sebelum persoalan di lapangan mendapatkan kejelasan.
Dalam kurun waktu 30 hari ke depan, tim gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi fisik bangunan sesuai dengan dokumen SKKLH awal yang mencakup luasan sekitar 7.000 meter persegi atau telah mengalami perubahan yang membutuhkan penyesuaian perizinan.
Langkah ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan pembangunan telah dilakukan dan bagaimana kesesuaiannya dengan dokumen lingkungan yang menjadi dasar sebelumnya.
Hasil pemeriksaan lapangan nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi Pemkot Surabaya untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap proses perizinan pembangunan rumah sakit.
Dengan belum diterbitkannya izin tambahan, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mendapatkan perhatian.
Perubahan Luasan Jadi Perhatian Pemerintah
Perubahan luasan pembangunan dari sekitar 7.000 menjadi 14.000 meter persegi menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan.
Pemerintah perlu memastikan apakah perubahan tersebut telah tercakup dalam dokumen lingkungan yang berlaku atau memerlukan penyesuaian sesuai ketentuan.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual bangunan, termasuk kesesuaian antara rencana awal dan pelaksanaan di lapangan.
Dalam proses tersebut, masukan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberatan terhadap keberadaan rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menilai dampak pembangunan.
Kepastian mengenai dokumen lingkungan menjadi penting agar keputusan pemerintah memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Hanya Kejar Investasi, Kepentingan Warga Harus Dilindungi
Polemik pembangunan Rumah Sakit Siloam di kawasan Apartemen Aryaduta memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara pengembangan fasilitas kesehatan, aktivitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat.
Di satu sisi, kehadiran rumah sakit berpotensi memberikan tambahan layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi di kawasan CITO. Namun, di sisi lain, penghuni apartemen dan warga sekitar membutuhkan kepastian bahwa pembangunan tersebut tidak mengabaikan kenyamanan, keamanan, serta hak mereka untuk mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Pemkot Surabaya juga perlu memastikan bahwa proses pembahasan adendum Amdal tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Keberatan masyarakat harus ditelaah secara serius, termasuk persoalan perubahan luasan bangunan, pemisahan fungsi hunian dan rumah sakit, serta dampak lingkungan yang mungkin muncul.
Pihak Lippo selaku pengembang juga perlu memberikan penjelasan terbuka kepada penghuni maupun tenant mengenai konsekuensi dan manfaat pembangunan tersebut.
Pada akhirnya, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari nilai investasi atau bertambahnya fasilitas di suatu kawasan. Hak masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal dan menjalankan usaha di lingkungan tersebut juga harus menjadi pertimbangan utama.
Kini, hasil pemeriksaan selama 30 hari ke depan menjadi penentu penting. Pemkot Surabaya dituntut memastikan setiap perubahan pembangunan memiliki dasar perizinan yang jelas, sementara keberatan penghuni dan warga terdampak tidak berhenti sebatas tercatat dalam forum konsultasi publik.
Jangan sampai pembangunan yang dijanjikan membawa manfaat justru menyisakan persoalan baru bagi mereka yang setiap hari tinggal dan mencari penghidupan di kawasan tersebut.

