SURABAYA – Di tengah bergulirnya penyidikan dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026, pihak kuasa hukum empat klien yang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur meminta publik melihat perkara tersebut secara utuh dan proporsional.
Managing Partners Kantor Advokat Masbuhin & Partners, Masbuhin, menegaskan bahwa persoalan yang tengah diselidiki tidak bisa dilepaskan dari kondisi perusahaan, termasuk capaian kinerja keuangan dan situasi operasional yang melatarbelakangi pengambilan keputusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Masbuhin pada Rabu (18/11/2026), menjelang pemeriksaan terhadap empat kliennya oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026).
Keempat klien tersebut terdiri atas anggota Badan Pengawas (Bawas), dua orang direksi, serta Kepala Bagian Keuangan KBS. Mereka didampingi Masbuhin & Partners sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026.
Dividen Rp5 Miliar Jadi Catatan Kinerja
Salah satu hal yang disoroti Masbuhin adalah capaian setoran dividen PDTS KBS kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, selama periode kepemimpinan kliennya pada 2025 hingga 2026, KBS berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469.
Masbuhin menilai capaian tersebut menjadi catatan penting bagi tata kelola perusahaan daerah. Sebab, menurut penjelasannya, kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah dalam jumlah tersebut belum pernah terwujud sepanjang periode 2013 hingga 2024.
“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” ujar Masbuhin.
Ia meminta masyarakat tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi yang sedang diperiksa penyidik, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengelolaan perusahaan selama periode tersebut.
Sebut Pengeluaran Dana Terjadi dalam Situasi Krisis
Terkait konstruksi perkara dugaan pengeluaran dana, Masbuhin menyatakan bahwa keputusan tersebut terjadi dalam situasi krisis dan dilatarbelakangi upaya menjaga stabilitas operasional serta keberlangsungan konservasi satwa.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan fakta materiil, termasuk motif, kronologi, dan aliran dana, bukan semata-mata berdasarkan kelengkapan administrasi.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang diduga mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.
Menurut Masbuhin, tidak adanya keuntungan pribadi pada empat kliennya merupakan salah satu hal penting yang perlu didalami dalam proses penyidikan.
Ia juga menyebut pihaknya telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta keterangan kronologis kepada penyidik untuk membantu mengungkap perkara secara objektif.
Apresiasi Proses Penyidikan Kejati Jatim
Masbuhin menegaskan, sejak perkara mulai bergulir pada Maret 2026, keempat kliennya bersikap kooperatif dalam mengikuti proses hukum.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran penyidik Pidsus Kejati Jatim yang dinilai bekerja secara profesional, objektif, humanis, dan akuntabel.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” pujinya.
Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada penyidik dan menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
Menolak Polemik dan Mengedepankan Etika Profesi
Dalam kesempatan tersebut, Masbuhin juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang berkembang di ruang publik.
Ia memilih tidak berspekulasi ataupun menghakimi sesama profesi hukum. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain atau rekan sejawat,” tuturnya.
Masbuhin juga menyebut adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Jatim terkait dugaan lain yang berkaitan dengan perkara KBS. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti perkembangan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat berwenang.
Ia berharap proses hukum berjalan transparan sehingga seluruh fakta dapat terungkap tanpa menimbulkan polemik yang justru mengaburkan substansi perkara.
Menutup keterangannya, Masbuhin menegaskan bahwa mandat Kantor Advokat Masbuhin & Partners adalah mengawal hak-hak konstitusional keempat kliennya.
“Kami percaya sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim,” katanya.
Ia berharap sinergi, keterbukaan, serta profesionalisme seluruh pihak dapat menghadirkan keadilan yang hakiki sekaligus menjaga iklim pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tetap kondusif demi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan konservasi satwa.
Hingga keterangan dalam rilis tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan dari pihak Kejati Jatim maupun pihak terkait lainnya mengenai tanggapan atas penjelasan kuasa hukum tersebut. Proses penyidikan masih berjalan dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.

