SURABAYA – Persoalan akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu hingga dugaan pungutan di sekolah negeri menjadi sederet keluhan yang mencuat dalam reses anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di kawasan Bulak, Surabaya, Minggu (15/11/2026).
Warga memanfaatkan kesempatan bertemu legislator PDI Perjuangan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, ketidakakuratan data desil, pembatasan jumlah Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah, hingga persoalan tarikan iuran komite sekolah.
Salah satu keluhan datang dari Subii (78), warga RT 9 RW 1 Bulak Rukun Timur. Ia meminta agar kepesertaan PBI BPJS Kesehatan milik anaknya yang mendadak tidak aktif pada 2026 dapat dipulihkan.
Menurut Subii, kondisi ekonomi anaknya masih jauh dari kata mampu. Bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tidak menentu, anaknya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus membiayai pendidikan anak-anaknya.
Subii menceritakan, semula anaknya merupakan peserta BPJS Kesehatan mandiri. Namun, saat pandemi Covid-19, kepesertaannya dialihkan menjadi PBI melalui bantuan pihak kelurahan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membayar iuran.
Ironisnya, pada 2026 status kepesertaan tersebut kembali berubah menjadi mandiri. Padahal, kondisi ekonomi anaknya belum mengalami perubahan berarti. Bahkan, hingga kini masih bekerja sebagai pekerja kasar dan tinggal menumpang kos di kawasan perbatasan Surabaya-Gresik.
“Nah, sekarang katanya tidak bisa lagi. Harapannya ya dikembalikan ke PBI lagi, gratis, karena keadaannya memang tidak mampu,” ujar Subii.
Ia juga mempertanyakan validitas pendataan desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, kondisi riil masyarakat di lapangan harus menjadi pertimbangan utama agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru kehilangan hak atas bantuan.
“Kalau ditanya desil ya keliru yang tanya sama saya. Saya ini orang tua, seperti di UUD 1945 kan sudah dipelihara negara,” tuturnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Yordan menjelaskan bahwa penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya tetap memiliki ruang untuk mengajukan sanggahan melalui pengurus RT, RW, maupun kelurahan.
Menurutnya, persoalan perubahan status desil perlu ditelusuri secara individual agar diketahui penyebab dan mekanisme penyelesaiannya.
“Kalau desil memang coba kita cek penyelesaiannya kasus demi kasus dan apa yang menyebabkan desil yang bersangkutan berubah,” jelasnya.
Selain persoalan bantuan kesehatan, Yordan turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan Pemkot Surabaya yang membatasi maksimal tiga KK dalam satu rumah.
Ia menerangkan, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan dan kualitas hunian warga. Namun, kebijakan itu bukan berarti KK yang sudah tercatat akan langsung diblokir.
“Untuk pembatasan satu rumah tiga KK, setahu kami itu tidak akan diblokir. Tapi untuk penambahan memang tidak bisa sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Yordan menyoroti laporan masyarakat mengenai adanya tarikan biaya di sekolah negeri yang berpotensi membebani orang tua siswa.
Ia menegaskan, sumbangan melalui komite sekolah pada prinsipnya bersifat sukarela, bukan kewajiban yang ditentukan berdasarkan nominal tertentu maupun dibebankan secara rutin setiap bulan.
“Kami mengingatkan untuk sekolah negeri, komite itu sifatnya sukarela sesuai dengan kerelaan dan kemampuan. Tidak boleh sekolah atau komite sekolah memaksakan nilai tertentu dan mengharuskan tiap bulan,” tegasnya.
Yordan pun meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran maupun kebijakan pelayanan publik yang merugikan warga.
Ia memastikan pihaknya terbuka menerima pengaduan, termasuk dari masyarakat yang khawatir identitasnya diketahui setelah menyampaikan laporan.
“Kalau memang ada yang tidak sesuai monggo dilaporkan. Kalau ada kekhawatiran nanti di-ing dan lain sebagainya, monggo bisa dilaporkan ke saya. Tentu kita akan melindungi pelapornya,” pungkasnya.

