SURABAYA – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya menyasar pekerja formal. Pekerja magang hingga petugas kebersihan kampung yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja juga harus mendapatkan kepastian perlindungan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya dalam mematangkan draf regulasi tersebut.
Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Surabaya, Abdul Malik, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Sosial, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja magang. Menurut Abdul Malik, penyelenggara program pemagangan, baik institusi pendidikan maupun instansi tempat peserta menjalani praktik kerja, harus memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan jaminan sosial mereka.
Ia mencontohkan mahasiswa kedokteran yang menjalani pemagangan di rumah sakit. Dalam kondisi tersebut, harus ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab mendaftarkan peserta magang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Semisal dari adik-adik kita yang kuliah di kampus kedokteran kemudian memagangkan mereka ke rumah sakit, maka pihak penyelenggara atau fasilitas magang tersebut wajib mendaftarkan adik-adik magang untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau sebaliknya jika dari pihak rumah sakit,” ujar Abdul Malik di Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Selasa (17/11/2026).
Pansus menilai koordinasi antara institusi pendidikan dan tempat pemagangan perlu diperjelas agar tanggung jawab perlindungan tidak saling dilempar. Dengan demikian, peserta magang tetap memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan selama menjalankan aktivitas kerja.
Tak hanya pekerja magang, Pansus juga mendorong agar pekerja sektor informal yang masuk kategori rentan turut mendapat perhatian dalam Raperda tersebut. Salah satunya adalah petugas kebersihan atau tukang sampah di lingkungan perkampungan.
Abdul Malik menjelaskan, kelompok pekerja tersebut memiliki risiko pekerjaan yang tidak kecil. Namun, dalam praktiknya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan belum tentu dapat diakses secara memadai.
Karena itu, Pansus mengusulkan agar petugas kebersihan kampung dapat dimasukkan dalam kategori pekerja rentan sehingga memungkinkan adanya intervensi pembiayaan iuran melalui APBD Kota Surabaya, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap usulan-usulan dari pengamatan teman-teman pimpinan dan anggota Pansus ini bisa diakomodir dan masuk dalam kategori pekerja rentan, sehingga bisa mendapatkan intervensi BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, Raperda Jamsostek harus mampu menjawab kebutuhan perlindungan tenaga kerja secara lebih luas, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan selama ini belum sepenuhnya tersentuh skema jaminan sosial.
Pansus pun menargetkan pembahasan pasal demi pasal segera dirampungkan. Langkah selanjutnya adalah menjadwalkan konsultasi lanjutan dengan ahli hukum dan tenaga ahli untuk memastikan setiap ketentuan dalam draf Raperda tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Abdul Malik berharap regulasi tersebut nantinya tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi instrumen konkret untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya.
Dengan begitu, perlindungan jaminan sosial tidak hanya dinikmati pekerja di sektor formal, tetapi juga menjangkau pekerja magang dan kelompok rentan yang selama ini memiliki risiko kerja tinggi namun terbatas dalam akses perlindungan.

