SURABAYA ,(Kabarjawatimur.com)– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., mengambil langkah internal menyusul viralnya unggahan media sosial yang menyeret nama salah satu jaksa di lingkungan Kejari Surabaya, Deddy Arisandi.
Jaksa tersebut untuk sementara dibebastugaskan dari penanganan perkara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga objektivitas proses hukum sekaligus merespons informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Persoalan ini mencuat setelah akun TikTok Bangpena Media Center mengunggah konten pada Jumat (13/11/2026). Unggahan tersebut memuat tudingan terkait kehidupan pribadi Deddy Arisandi, termasuk dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menanggapi polemik tersebut, Kajari Surabaya Tri Anggoro Mukti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap jaksa yang bersangkutan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan masyarakat,” demikian disampaikan Tri Anggoro Mukti dalam keterangan persnya, Minggu (15/11).
Jangan Ganggu Perkara Erica Natasha Risakotta
Di tengah polemik yang berkembang, Kajari Surabaya juga mengingatkan agar persoalan pribadi yang menyeret nama jaksa tidak sampai mengganggu proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.
Deddy Arisandi sebelumnya merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara terdakwa Erica Natasha Risakotta dengan nomor perkara 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby.
Dalam persidangan Selasa (10/11/2026), JPU telah membacakan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap Erica Natasha Risakotta.
Tri Anggoro berharap masyarakat tetap mengawal jalannya persidangan agar proses penegakan hukum berlangsung secara objektif dan transparan.
Kajari Buka Jalur Pengaduan
Terkait dugaan persoalan pribadi Deddy Arisandi dengan keluarganya, Tri Anggoro menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum.
Laporan dapat disampaikan melalui mekanisme internal maupun eksternal apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa bersangkutan.
Kajari Surabaya juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap perbuatan tercela yang mencederai rasa keadilan masyarakat maupun pelanggaran kode etik insan Adhyaksa.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan perkara dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id atau hotline pengaduan Kejari Surabaya di 08213311700.
Langkah pembebastugasan sementara ini menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen Kejari Surabaya dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(*)
