GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali merombak jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Gresik dengan melantik 32 pejabat di Ruang Putri Cempo, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Yani menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui integritas, kinerja, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Para pejabat yang dilantik terdiri atas 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat OPD dan 18 Pejabat Administrator. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 800.1.3.3/257/437.73/Kep/2026.
Gus Yani menegaskan, penempatan pejabat telah melalui pertimbangan dengan mengutamakan kebutuhan organisasi dan kepentingan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta pejabat yang mendapat tugas baru tidak membawa kepentingan pribadi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya menetapkan panjenengan di tempat baru ini berdasarkan hati, bukan karena yang lain. Saya, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD tidak minta apa-apa, cuma minta bersama-sama memberikan pelayanan terbaik dan membangun Kabupaten Gresik dengan baik,” tegas Gus Yani.
Menurut Bupati Yani, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya program kerja. Lebih dari itu, setiap kebijakan dan program harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi dan menjaga stabilitas daerah. Kondisi Gresik yang aman dan kondusif dinilai menjadi modal penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan pemerintahan.
“Semangat untuk menjadi Gresik yang lebih baik, yang memberikan manfaat, dan terus memberikan dampak kesejahteraan. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Kabupaten Gresik. Kemarin sewaktu umrah, saya juga mendoakan semoga Kabupaten Gresik ini menjadi lebih baik. Kalau aman dan kondusif, kita bisa kerja, bisa sekolah, sehingga kesejahteraan tumbuh,” ujarnya.
Dalam rotasi tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian. Misbahul Munir dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Andhy Hendro Wijaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Saifudin Ghozali sebagai Kepala BPPKAD.
Lalu AM Reza Pahlevi sebagai Kepala Disparekrafbudpora, Sri Subaidah sebagai Kepala DPMPTSP, Agustin Halomoan Sinaga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Arif Wicaksono sebagai Kepala Satpol PP.
Jabatan Kepala Dinas Kominfo dipercayakan kepada Johar Gunawan, Kepala Dinas Perikanan kepada Agung Endro Dwi Setyo Utomo, Staf Ahli Bidang Ekonomi kepada Suyono, dan Kepala Dinas Damkarla kepada Suprapto.
Sementara itu, S Hariyanto menjabat Asisten Pemerintahan, Nuri Mardiana sebagai Kepala Dinas KBPPA, dan Titik Ernawati sebagai Asisten Administrasi Umum.
Pada jenjang administrator, Moch Jusuf Ansyori dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perikanan dan Choirul Arif sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Gunawan Purna Atmaja menempati jabatan Kabag Kesra, Kiki Nuriyadi sebagai Kabag Prokopim, dan Arditra Risdiansah sebagai Kabag Umum.
Suwartono dipercaya sebagai Kabag Fasilitas, Kerja Sama dan Aspirasi Sekretariat DPRD, sedangkan Zurron Arifin menjabat Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bappeda.
Adapun delapan camat yang mendapat penugasan baru yakni Herawan Eka Kusuma sebagai Camat Sidayu, Khoirul Anwar sebagai Camat Duduksampeyan, Supaji Alatas sebagai Camat Tambak, Yuson Lawupa Malvi sebagai Camat Dukun, Mohamad Ainul Mubarak sebagai Camat Ujungpangkah, Havy Wardana sebagai Camat Manyar, Sarbini sebagai Camat Wringinanom, dan Ahmat Taufiq sebagai Camat Sangkapura.
Sedangkan tiga pejabat sekretaris kecamatan masing-masing Nur Hosni ditugaskan di Driyorejo, Kemas Saiful Rizal di Sangkapura, dan Syamsul Bilat di Tambak.
Melalui rotasi dan promosi tersebut, Pemkab Gresik berharap konsolidasi birokrasi semakin kuat. Para pejabat dituntut segera beradaptasi, meningkatkan koordinasi, serta memastikan program pembangunan berjalan efektif.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa penyegaran jabatan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan. Sebab, ukuran keberhasilan birokrasi bukan terletak pada pergantian pejabat, melainkan pada kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Reporter : Azharil Farich
