SIDOARJO ( Kabarjawatimur.com) – Sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar, mulai dari tradisi hukum, filosofi pemidanaan, hingga mekanisme penegakan hukum. Meski bertetangga di kawasan Asia Tenggara, kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian praktisi hukum sekaligus Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya, Haji Edy Rudyanto, S.H., M.H., yang akrab disapa Haji Etar atau Abah Etar. Menurutnya, Indonesia perlu menjadikan pengalaman Singapura sebagai bahan pembelajaran, terutama dalam hal integritas aparat, kecepatan proses peradilan, dan konsistensi penegakan hukum.
Haji Etar menjelaskan, perbedaan sistem hukum kedua negara tidak bisa dilepaskan dari akar tradisi hukum atau legal tradition masing-masing.
Indonesia menganut tradisi Civil Law warisan Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada kodifikasi peraturan perundang-undangan. Sementara Singapura mewarisi tradisi Common Law Inggris yang memberikan peran penting terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum.
“Indonesia dan Singapura memiliki akar tradisi hukum yang berbeda. Indonesia bertumpu pada sistem kodifikasi undang-undang, sedangkan Singapura memiliki tradisi Common Law yang kuat dengan peran yurisprudensi. Perbedaan ini turut memengaruhi cara kedua negara menjalankan proses peradilan dan menerapkan sanksi pidana,” ujar Haji Etar saat ditemui di Kantor Hukum Etar & Partners, Gedung Graha, Sidoarjo, Jumat (13/11/2026).
Abah Etar memaparkan setidaknya ada tiga aspek penting yang membedakan sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura.
Pertama, filosofi pemidanaan dan efek jera.
Indonesia melalui pemberlakuan KUHP Nasional mulai memberikan ruang lebih luas terhadap pendekatan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif menjadi bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional.
Sebaliknya, Singapura dikenal mempertahankan pendekatan deterrence atau efek jera melalui penerapan sanksi tegas terhadap sejumlah tindak pidana. Negara tersebut masih memberlakukan hukuman cambuk untuk kejahatan tertentu serta pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Haji Etar, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pilihan kebijakan pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sistem hukumnya.
Kedua, kecepatan proses peradilan dan kepastian hukum.
Haji Etar menyoroti pentingnya pembenahan proses penegakan hukum di Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Panjang dan kompleksnya proses hukum, birokrasi yang berbelit, serta disparitas putusan dalam perkara sejenis dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Sementara itu, Singapura dinilai memiliki tata kelola administrasi peradilan yang relatif efisien dengan dukungan pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan.
“Penegakan hukum bukan hanya soal seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi juga seberapa cepat perkara diproses dan seberapa konsisten aturan diterapkan. Kepastian hukum harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika.
Dalam pemberantasan korupsi, Singapura memiliki Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga khusus yang menangani penyelidikan praktik korupsi.
Menurut Haji Etar, keberadaan lembaga tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya penguatan kelembagaan dan konsistensi pemberantasan korupsi.
Di Indonesia, pemberantasan korupsi melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum dengan kewenangan masing-masing. Karena itu, koordinasi, independensi, dan konsistensi penindakan perlu terus diperkuat agar tidak muncul celah yang dapat dimanfaatkan pelaku.
Selain penindakan, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi juga harus menjadi perhatian serius.
“Penanganan korupsi harus menyentuh bukan hanya pelakunya, tetapi juga hasil kejahatannya. Jangan sampai seseorang menjalani hukuman, tetapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan kejahatan narkotika juga memperlihatkan perbedaan pendekatan kedua negara. Singapura dikenal menerapkan ancaman pidana yang sangat tegas, sedangkan Indonesia memiliki kebijakan pemidanaan yang juga mempertimbangkan aspek pemberantasan jaringan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.
Meski demikian, Haji Etar mengingatkan bahwa Indonesia tidak perlu meniru seluruh kebijakan pemidanaan Singapura secara mentah-mentah. Setiap negara memiliki karakteristik sosial, politik, dan konstitusional yang berbeda.
Menurutnya, hal terpenting yang dapat dipelajari Indonesia adalah bagaimana membangun integritas aparat, meningkatkan profesionalitas lembaga peradilan, mempercepat proses hukum, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.
“Indonesia tidak perlu menyalin mentah-mentah model hukuman fisik ala Singapura. Struktur sosial dan konstitusi kita berbeda. Namun, integritas aparat, kecepatan proses peradilan, dan ketegasan dalam menutup celah impunitas merupakan prinsip yang harus terus diperkuat,” pungkasnya.
Haji Etar berharap pembaruan hukum pidana nasional tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, tetapi juga diikuti pembenahan budaya hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum.
Sebab, sebagus apa pun aturan yang dibuat, tanpa integritas, profesionalitas, dan konsistensi dalam pelaksanaannya, tujuan menghadirkan keadilan serta kepastian hukum akan sulit diwujudkan.
Baginya, kekuatan sistem hukum bukan hanya diukur dari beratnya ancaman hukuman, melainkan juga dari keberanian menegakkan aturan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
