SURABAYA – Keterbatasan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Posyandu menjadi salah satu aspirasi warga yang diserap Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, saat menggelar reses di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti besaran anggaran PMT yang disebut sekitar Rp5.000 per porsi. Nilai itu dinilai perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan harga bahan pangan di pasaran agar makanan tambahan yang diberikan kepada balita tetap mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Azhar Kahfi menyatakan akan memperjuangkannya melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Ia berharap alokasi anggaran PMT dapat dikaji kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Persoalan anggaran perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mekanisme penyaluran dana dari dinas terkait kepada penyedia makanan yang melayani Posyandu di wilayah masing-masing,” tutur Azhar Kahfi kepada Warta Artik.id, Kamis (8/10/2026).
Menurut politisi muda Partai Gerindra tersebut, pembenahan program pemenuhan gizi tidak cukup hanya dengan melihat besaran anggaran. Koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Surabaya juga diperlukan agar program bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah sinkronisasi data penerima manfaat program pemenuhan gizi, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Azhar menilai, kesesuaian data penerima manfaat perlu diperhatikan agar pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah lebih terkoordinasi serta tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, juga menyasar kelompok penerima manfaat tertentu, termasuk ibu menyusui dan anak-anak. Karena itu, kesesuaian data penerima manfaat antara program pusat dan daerah perlu diperhatikan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi antarpemangku kepentingan penting untuk memastikan kebijakan pemenuhan gizi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya balita dan kelompok yang memerlukan perhatian khusus.
Aspirasi warga dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perjuangan Azhar dalam pembahasan anggaran dan koordinasi dengan instansi terkait.
“Melalui evaluasi anggaran serta sinkronisasi program, diharapkan pelayanan Posyandu dapat semakin optimal dalam mendukung pemenuhan gizi balita dan meningkatkan kesehatan masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
