SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) — Komisi B DPRD Kota Surabaya menyoroti serius persoalan penataan kabel dan tunggakan sewa jaringan fiber optik oleh puluhan perusahaan provider. Dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (5/5), terungkap total tunggakan mencapai miliaran rupiah dan berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya BPKAD, DPMPTSP, DSDABM, Diskominfo, serta Dishub. Sejumlah perwakilan perusahaan penyedia jaringan juga hadir, meski ironisnya, beberapa perusahaan yang memiliki tunggakan justru absen dari forum tersebut.
“Yang hadir ini justru yang sudah bayar. Yang tidak hadir rata-rata yang punya tunggakan. Ada yang mencapai sekitar Rp2,8 miliar,” ujar Afif.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 30 provider yang beroperasi di Kota Surabaya, sedikitnya 10 perusahaan tercatat memiliki tunggakan kepada pemerintah kota dengan nilai berkisar Rp7,7 hingga Rp7,9 miliar.
Menurut Afif, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi merugikan keuangan daerah. Komisi B pun berencana memanggil perusahaan-perusahaan yang mangkir dalam rapat lanjutan pekan depan.
“Kalau tidak hadir lagi, kami akan buat rekomendasi untuk diputus. Ini soal komitmen dan kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Selain persoalan tunggakan, Komisi B juga menyoroti penataan kabel fiber optik yang dinilai masih semrawut di sejumlah titik kota. Kondisi tersebut dinilai mengganggu estetika kota sekaligus berpotensi membahayakan.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera menerapkan sistem pengelolaan berbasis digital atau smart system guna mengantisipasi keterlambatan pembayaran sekaligus menertibkan jaringan yang ada.
Afif menilai, sistem tersebut seharusnya dapat berjalan otomatis layaknya layanan utilitas lainnya.
“Kalau tidak bayar, harusnya langsung nonaktif. Jangan menunggu ditagih. Ini bisa diatur dengan sistem yang baik,” pungkasnya.
