SURABAYA ( Kabarjawatimur.com) — Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengesampingkan hak-hak dasar pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor rentan.
Hal tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Menurutnya, May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi ajang refleksi atas perjuangan panjang kaum pekerja dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan yang layak.
“Hari Buruh adalah refleksi atas perjuangan pekerja untuk mendapatkan hak dan perlindungan yang semestinya,” ujarnya di Surabaya, Sabtu.2 mei 2026
Lilik menilai percepatan transformasi digital yang saat ini terjadi secara masif membawa dua sisi sekaligus, yakni peluang dan tantangan. Kondisi ini dinilai sangat berdampak bagi pekerja di sektor informal dan masyarakat kecil yang berpotensi tertinggal.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam proses transisi digital, yang harus diwujudkan melalui jaminan hak pekerja di seluruh sektor, baik formal, informal, hingga ekonomi berbasis platform atau gig economy. Jaminan tersebut meliputi upah layak, perlindungan kerja, jaminan sosial, serta kepastian hukum.
“Transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun. Semua pekerja harus tetap terlindungi,” tegasnya.
Selain itu, Lilik mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpihak pada kepentingan pekerja, termasuk mereka yang terlibat dalam ekonomi digital.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial agar pekerja, khususnya di sektor informal, tidak semakin rentan di tengah perubahan pola kerja yang semakin digital.
“Pekerja kecil harus dilindungi agar tidak dirugikan dalam perubahan sistem kerja yang terus berkembang,” katanya.
Tak hanya itu, Lilik juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas dan literasi digital bagi tenaga kerja agar mampu beradaptasi dan bersaing di era ekonomi digital.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk bersinergi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama.
