BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com) — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses terhadap gizi seimbang bagi kelompok rentan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah konkret terbaru ditandai dengan peresmian dapur percontohan pertama di Pulau Madura, yang berlokasi di Yayasan Masjid Miftahussalam Riftah, Kampung Bungsang, Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan.
Peresmian ini dilakukan oleh Pesehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara R. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan dapur MBG di Bangkalan berasal dari inisiatif langsung Bupati Bangkalan bersama timnya, menjadikan daerah ini sebagai pelopor pelaksanaan program MBG di wilayah Madura.
Dapur percontohan yang diresmikan merupakan salah satu dari beberapa dapur yang dibangun dengan dukungan mitra lokal. Salah satunya adalah milik Ana Fatima Zaratun Nisa, yang kini ditetapkan sebagai dapur percontohan regional.
“Hasil inspeksi menunjukkan bahwa fasilitas dapur ini sudah sangat representatif. Hanya ada sedikit catatan teknis minor, seperti penggantian karet gas. Selebihnya, dapur ini bersih dan layak untuk digunakan,” jelas Erwin.
Meski infrastruktur dan sumber daya manusia telah siap sepenuhnya, pelaksanaan operasional penuh masih menanti terbitnya Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Erwin menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan, mengingat program ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Dapur MBG tersebut memiliki kapasitas hingga 4.000 porsi per hari dan akan diawasi secara ketat oleh tim pengelola serta pejabat terkait. Pengawasan dari pusat juga akan dilakukan melalui inspeksi mendadak secara berkala.
“Kami pastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, namun tetap mempertimbangkan cita rasa lokal. Menu di Bangkalan tentu berbeda dengan yang ada di Papua,” tambah Erwin.
Dalam proses uji kelayakan menu, kepala sekolah turut dilibatkan. Mereka akan mencicipi langsung hidangan yang akan diberikan kepada para siswa sebagai bagian dari evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga disukai oleh anak-anak.
Program ini juga akan disertai dengan survei kepuasan dan pengumpulan masukan dari masyarakat guna perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Erwin mengingatkan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi administratif hingga penutupan sementara. Bahkan, pengelola dapat diganti jika tidak mampu menjalankan operasional sesuai standar nasional.
Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Miftahussalam Riftah, Ana Fatima Zaratun Nisa, memastikan seluruh aspek penting telah dipersiapkan dengan baik. Mulai dari bangunan dapur, tenaga kerja, armada distribusi, hingga sistem penyaluran makanan, semua sudah siap beroperasi.
Langkah selanjutnya adalah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah sekolah, khususnya yang berada di sekitar Kampung Bungsang.
“Kami menargetkan kapasitas 4.000 porsi, namun akan dimulai secara bertahap. Untuk awal, kemungkinan sekitar 1.000 hingga 2.000 porsi,” ujar Ana.
Reporter: Rusdi
