TUBAN (Kabarjawatimur.com) – Persoalan proyek revitalisasi Alun-alun Tuban masih menjadi sorotan publik, setelah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kini giliran perlindungan pekerja yang disoal.
Diketahui, di lokasi pekerjaan terdapat banner informasi yang bertuliskan bahwa seluruh pekerja kontruksi di proyek tersebut dilindungi program JKK-JKM BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, kejanggalan muncul saat salah satu pekerja justru mengatakan dirinya tidak terdaftar dan tidak tahu perihal jaminan perlindungan tersebut, sedangkan persyaratan yang diajukan haruslah sesuai data pekerja ‘by name by dress’.
“Tidak mas dan saya tidak tahu soal itu,” ucap salah satu pekerja saat dijumpai wartawan, Kamis (01/08/2024) lalu.
Sementara itu, pejabat BPJS Provinsi Jawa Timur saat dimintai tanggapan oleh pewarta menjelaskan, secara teknis keikutsertaan para pekerja kontruksi tersebut telah include dalam perusahaan tanpa harus memiliki kartu peserta.
“Kalau sudah terpampang spanduk biasanya proyek tersebut sudah terlindungi. Pekerja konstruksi memang tidak memiliki kartu BPJS karena yang dilaporkan hanya NIK dan perlindungan hanya pada saat mereka bekerja saja,” ungkapnya melalui telepon WhatsApp.
Saat ditanyakan apakah para pekerja berhak tahu jika dirinya terlindungi BPJS meskipun tanpa kartu peserta, Ia menegaskan bahwa pekerja harus mengetahui.
“Nah memang harus diketahui pak, kalau mereka bekerja disitu kaitan dengan perlindungan jamsostek seharusnya dipastikan (disampaikan). Sehingga mereka tahu pemanfaatannya dalam dua program jaminan kecelakaan kerja dan kematian selama bekerja,” ungkapnya.
Disisi lain, banyak kalangan mempertanyakan, jika benar terdapat pekerja yang tidak terdaftar by name by dress maka dapat diasumsikan hal itu bentuk pelanggaran. Lantas dimana peran pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal pengawasan.?
Reporter : Pradah Tri W
