GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Ratusan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tampak menggeruduk kantor desa setempat. Mereka datang untuk menanyakan terkait adanya ‘pungli’ dalam perekrutan tenaga kerja di proyek Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).
Tak hanya soal perekrutan tenaga kerja, para warga yang didominasi kalangan pemuda desa setempat juga meminta transparansi hasil penjualan limbah besi bekas kontruksi smelter PTFI. Adapula tuntutan terkait pemanfaatan kawasan JIIPE berupa pengadaan katering dan air mineral.
“Kami ingin meminta kejelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam. Ada yang kena biaya Rp 8 juta sampai Rp 21 juta dengan dalih pelatihan satpam,” ujar Robi Binur perwakilan pemuda setempat, Senin (20/2/2023).
Dia lalu menuding bahwa penarikan biaya dengan kisaran jutaan rupiah itu selama ini dilakukan oleh seorang perantara kerja berinisial KL, yang tak lain warga setempat. Dia pun heran kenapa biaya yang dipatok untuk pelatihan satpam berbeda-beda.
“Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam gak apa-apa. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan” paparnya.
Terkait tuntutan lain, Binun membeberkan, bahwa pemerintah desa maupun BUMDes selama ini tidak transparan terkait hasil pengelolaan limbah besi. Sebab, dia mendapat informasi bahwa hasil penjualan limbah besi kontruksi nilainya cukup besar.
“Kami juga tanya soal hasil penjualan limbah besi yang sudah masuk ke desa itu berapa. Kenapa pihak pemerintah desa maupun BUMDes tidak transparan. Dapat berapa dan digunakan untuk apa,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Karangrejo Muh Miftahul Ilmi mengatakan, bahwa perekrutan tenaga kerja selama ini tidak ditangani oleh Pemdes melainkan ada perwakilan warga yang ditunjuk. Pihaknya hanya memberikan surat pengantar bagi pelamar yang ingin kerja di kawasan JIIPE.
“Soal tenaga kerja, pemerintah desa tidak tahu menahu (adanya biaya). Kami hanya sebatas memberikan ACC kalau ada warga yang ingin melamar kerja kita stempel. Apalagi mulai Februari ini (lamaran kerja) bisa langsung lewat MSPedia,” ungkapnya.
Dia pun menyebut bila perekrutan tenaga kerja bagi warga yang ingin bekerja di kawasan JIIPE maupun PTFI sudah berjalan baik. Dia memperkirakan penyerapan tenaga kerja sudah mencapai 50 persen lebih untuk kalangan pemuda.
Untuk hasil penjualan limbah besi, lanjut Miftah, warga sudah diberi penjelasan secara gamblang oleh pengurus BUMDes. Yakni uang hasil penjualan limbah besi smelter PTFI yang sudah masuk BUMDes sebesar Rp 16,5 juta.
“Di lapangan itu kan (pengelolaan limbah besi) ditangani oleh pihak Karang Taruna kemudian yang ACC BUMDes. Makanya kalau ingin tahu kejelasan silahkan tanya ke KSO Yatamam,” pungkasnya.
Reporter : Azharil Farich