Bojonegoro, (kabarjawatimur.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengakui adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 dikarenakan belanja modal dari pengadaan tanah sebesar Rp491 miliar baru terealisasi sebesar Rp10 miliar atau 2 persen.
Dari data menyebutkan, Pengadaan tanah sebesar Rp362 miliar untuk tanah bendung gerak di Karangnongko, untuk RSUD Rp 23 miliar belum terserap karena pemilik mau di atas harga appraisal dan Rp60 miliar pengadaan tanah bhork timur.
Selain itu, juga adanya pelampauan pendapatan dari kurang bayar dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) dari pemerintah pusat sebesar Rp648 miliar pada 29 Desember 2022.
“Silpa dari pengadaan tanah Ini tidak menganggu pelayanan dasar karena anggaran belanja mandatory telah terpenuhi 82 persen lebih,” tegas Bupati Anna Mu’awanah saat rapat evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro dengan TAPD Pemkab Bojonegoro, Rabu (12/1/2023) kemarin di ruang paripurna sementara.
Bupati Anna menegaskan, jika kebutuhan mandatory sebesar 82 persen telah tercover diantaranya Pendidikan Rp. 1.534.353.036.320 atau 23,64% (plus Dana Abadi Pendidikan), Kesehatan Rp 1.057.557.782.119 atau 18,04% dan Infrastuktur Rp 1.743.221.117.845 atau 92,56%.
“Apalagi, pengadaan tanah masih bisa diselesaikan dalam jangka panjang. Namun demikian, tetap harus dianggarkan. Kami harus menganggarkan termasuk dana cadangan abadi yang hanya menunggu finalisasi regulasi saja,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, mendorong agar kinerja Pemkab Bojonegoro tahun ini lebih ditingkatkan lagi sehingga serapan anggaran bisa terpenuhi semua.
“Untuk pelayanan dasar telah terpenuhi sudah sangat bagus. Sedangkan belanja modal juga tetap direalisasikan sesuai perencanaan pembangunan demi kemaslahatan rakyat Bojonegoro,” ungkapnya. (*)
Reporter: Aziz.
