BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bangkalan, Rabu, 7 Mei 2025.
Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan mendesak di daerah, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur jalan, dan pelayanan publik.
Koordinator aksi, Masykur, menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Bangkalan masih memprihatinkan. Ia menyoroti minimnya fasilitas pendidikan dan kekurangan tenaga pengajar di berbagai pelosok wilayah.
“Banyak sekolah yang tidak layak pakai, belum lagi kekurangan guru. Kondisi ini sangat tidak ideal untuk menciptakan generasi unggul Bangkalan ke depan,” tegasnya dalam orasi.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di hampir seluruh wilayah kabupaten. Menurut mereka, kerusakan jalan telah mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Mirisnya, warga yang bayar pajak justru harus gotong royong memperbaiki jalan sendiri, patungan. Pemerintah ke mana?” kata Masykur dengan nada kecewa.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti buruknya layanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik. Mahasiswa mengungkapkan dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dan biaya tinggi yang membebani warga, terutama yang berasal dari daerah terpencil.
“Warga dari desa-desa harus keluarkan ongkos besar untuk urus e-KTP atau KK, tapi malah sering dipersulit dan jadi korban pungli,” tambahnya.
HIMABA menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengingat atas janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang dinilai belum terealisasi secara nyata sejak dilantik.
“Kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk menagih janji. Kami ingin Bangkalan berubah dan lebih baik,” ucap Masykur.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Bupati Bangkalan Lukman Hakim langsung menemui massa aksi. Ia menyatakan bahwa tuntutan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan berkomitmen untuk menyelesaikan tiga permasalahan utama dalam dua tahun ke depan.
“Masalah pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik memang menjadi pekerjaan rumah kami. Saya berjanji, hal ini akan menjadi prioritas,” ungkap Lukman.
Bupati juga mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Silakan kawal dan awasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi, termasuk dari kalangan mahasiswa,” pungkasnya.
Reporter: Rusdi
