BOJONEGORO (Kabarjawatimur.com) – Meski telah menjadi atensi (perhatian khusus) dari dinas terkait, dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan APBD Bojonegoro tahun 2024 terus terjadi silih berganti.
Adapun hal krusial yang paling menonjol adalah penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), pasalnya dari beberapa permasalahan yang muncul selalu diawali oleh pelanggaran K3 tersebut.
Meski dianggap hal sepele, namun pada dasarnya standar K3 justru merupakan salah satu item penting. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan paket pekerjaan saja, hal tersebut haruslah terlampir sebagai salah satu persyaratan.
Selain itu, jika melihat dari sisi fungsinya, standar K3 memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir resiko atau melindungi para pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.
Dari banyaknya kasus pelanggaran standar K3 yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pihak menilai sebagai indikator lemahnya fungsi pengawasan dari para konsultan pengawas pekerjaan itu sendiri.
Kepala Dinas PU Bina Marga Bojonegoro, Retno Wulandari saat dikonfirmasi pewarta pada Senin (07/10/2024) perihal dugaan ketidakprofesionalan para konsultan pengawas dalam bekerja, pihaknya belum menjawab.
Sementara, salah satu pejabat Dinas PU Bina Marga Bojonegoro saat dijumpai awak media beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa persoalan K3 memang banyak disoroti karena yang nyata terlihat secara kasat mata adalah hal tersebut.
Saat ditanyakan bagaimana regulasi rekrutmen konsultan pengawas yang terkesan asal-asalan itu, pihaknya menjawab bahwa semua dilaksanakan oleh bidang masing-masing sesuai kebutuhan lapangan.
Hingga berita ini ditulis, terlihat pelanggaran terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih terjadi di beberapa titik lokasi pekerjaan, baik itu proyek jalan maupun proyek jembatan.
Reporter : Pradah Tri W
Caption gambar : Pelanggaran K3 pada proyek jalan rigid
