SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Komisi D DPRD Kota Surabaya mendukung agar Kota Surabaya bisa meraih predikat sebagai Kota Sehat Nasional. Sebelumnya Surabaya telah sukses meraih predikat Kota Ramah Anak.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir mengatakan gelar ini bukan hanya soal kebersihan atau kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga mencerminkan bagaimana kota mampu membangun budaya hidup sehat dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Verifikasi Kota Sehat dilakukan secara terpadu antara DPRD, Pemkot, dan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi dengan baik,’ ujar dr Akmarawita Kadir, Selasa (20/10/2025).
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menambahkan, sejumlah capaian menjadi modal kuat Surabaya, seperti kepemilikan jamban keluarga yang telah mencapai 100 persen. Termasuk peningkatan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Pihaknya juga mendorong agar Pemkot memperluas penerapan sistem pemilahan sampah di 700 RW. Dimana sampah tidak seharusnya langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi perlu diolah terlebih dahulu melalui komposter atau TPS 3R di 12 titik yang sudah tersedia sebelum dibawa ke TPA Benowo.
“Jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, bukan hanya akan menimbulkan gunungan sampah, tapi juga memunculkan bakteri dan bau tak sedap,” tegasnya.
Untuk itu, disampaikan bahwa, penting bagi pemerintah untuk menjadikan ini prioritas serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun daerah lain. Dirinya juga menekankan bahwa upaya mewujudkan kota sehat tidak akan berhasil tanpa perubahan pola pikir masyarakat.
“Edukasi berkelanjutan di sekolah, komunitas, dan lingkungan menjadi bagian penting agar warga terbiasa memilah sampah, membawa tumbler, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” terangnya.
Dikatakan, bahwa Program Kota Sehat melibatkan banyak instansi, mulai dari bidang kesehatan, lingkungan, sanitasi, pendidikan, sosial, hingga peran lembaga swasta. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan tumpang tindih tugas antarinstansi, sehingga dibutuhkan komunikasi yang kuat dan kepemimpinan yang solid.
“Diperlukan keberanian untuk terus berbenah, melakukan introspeksi, dan mengambil langkah nyata agar visi Kota Sehat benar-benar menjadi bagian dari kehidupan warga, bukan sekadar slogan,’ pungkasnya. (KJT)
