SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap agar Pemerintah Kota Surabaya mengedepankan pendekatan holistik saat melakukan penataan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati.
“Penataan harus mempertimbangkan potensi wisata dan geliat ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, Senin (29/1/2024).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan setidaknya ada sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan oleh Pemkot Surabaya agar penataan THP Kenjeran bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti penataan kawasan wisata pesisir Surabaya dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang.
Termasuk mempertimbangkan rencana JLLT atau jalur luar lingkar timur yang mengalami percepatan pembangunan. “Jadi kemungkinan di tahun 2024/2025 ada percepatan pembangunan (JLLT,red) ,” tambahnya.
Pihaknya juga berharap agar penataan kawasan THP Kenjeran dikoordinasikan dengan masyarakat setempat. Tujuannya agar minimalisasi gejolak ketika proyek berjalan. Jangan sampai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan Pantai Batu-Batu Kenjeran.
Potensi ekonomi di sekitaran kawasan THP Kenjeran juga perlu dimaksimalkan, termasuk mengoptimalkan “Jembatan Suroboyo” sebagaimana semestinya. Dimana dirinya melihat jembatan Suroboyo sebagai fungsi jalan dan jembatan fungsinya dinilai belum maksimal.
“Rancangan penataan lokasi harus menghadirkan jaminan kesejahteraan bagi warga di sekitaran THP Kenjeran. Bagaimana mereka bisa menjadi sejahtera dengan adanya penataan ini. Artinya, pemkot mengakomodasi keinginan masyarakat sehingga hajat hidupnya terpenuhi,” tegas Aning, panggilan akrabnya.
Kedepan Pemkot Surabaya juga perlu memberikan penguatan dengan menghadirkan kemudahan akses transportasi bagi wisatawan. Dan perlu dibuat terintegrasi antara THP dengan lokasi-lokasi yang menjadi ruang perekonomian masyarakat. (KJT)
