SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong agar ada peningkatan integrasi sistem pembayaran layanan transportasi publik.
“Upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua. Karena transportasi publik sudah seharusnya menjadi salah satu arus utama pembangunan kota,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan, Rabu (19/2/2025).
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Transsemanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo.
Untuk rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan. Dia menambahkan, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis.
Dengan begitu, bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan. Sebab, bukan hanya rutenya yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, melainkan juga sistem pembayarannya.
Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya. Namun disampaikan bahwa yang perlu diingat adalah dinas perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna.
“Setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan karena masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi,” tambahnya.
Pihgaknya juga mendorong agar dinas perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya. Salah satu yang paling utama, adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau makin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
Dia berpendapat bahwa keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.
“Semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (KJT)
