SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan pengendalian banjir berbasis alam. Hal itu dinilai relatif terjangkau dan berkelanjutan ditengah kondisi fiskal daerah yang saat ini banyak tantangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan,S.E,M.Kp mengatakan saat ini penanganan banjir berkejaran dengan dampak perubahan iklim yang membuat pengendalian banjir semakin kompleks. Dampak perubahan iklim ibarat deret ukur alias eksponensial.
“Sedangkan kemampuan kita membangun teknis saluran bak deret hitung, salah satunya karena situasi fiskal yang penuh tantangan,” ujar Eri Irawan, Senin (26/5/2025).
Politisi PDIP Surabaya ini berharap agar ada optimalisasi solusi berbasis alam untuk mengendalikan banjir. Hal itu diperlukan sebab saat ini tidak bisa dilakukan hanya dengan memperlancar dan mempercepat aliran air ke hilir dengan pendekatan teknis pembangunan prasarana seperti saluran dan rumah pompa.
“Kita perlu memadukan upaya membangun drainase modern seperti box culvert dengan paradigma berbasis alam,” tegasnya.
Untuk itu pengembangan sistem drainase harus punya prinsip berkelanjutan. Dimana para kepala dinas harus mampu menerjemahkan visi kota berkelanjutan yang terus digerakkan oleh wali kota. Dikatakan, ada lima langkah penting memperkuat solusi berbasis alam pertama yakni mengembalikan fungsi alami sungai dan lanskap sekitarnya untuk menyelaraskan fungsi sungai sebagai satu bagian dari ekosistem yang berperan penting memitigasi banjir.
Kedua menambah instrumen tampungan air (reservoir) untuk pengendali banjir, seperti waduk, bozem, dan sebagainya termasuk membuat resapan-resapan air skala rumah tangga dengan menggalang gerakan membikin biopori.
“Ketiga kolaborasi dengan semua daerah hulu, mengingat Surabaya adalah daerah hilir yang memiliki dataran lebih rendah,”tandasnya.
Keempat pengendalian ruang yang ketat karena fenomena saat ini kawasan kota meluas secara acak alias urban sprawl. Ttermasuk dengan pesatnya pertumbuhan kawasan pinggiran kota atau suburbanisasi.
Dan kelima revolusi manajemen sampah. Sebab selama ini sampah masih banyak ditemui di saluran yang menjadi penyebab potensi banjir meningkat. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama antara pemerintah dan publik.
“Partisipasi publik diperlukan. Pemerintah juga harus hadir mendorong prasarana persampahan di tingkat hulu dengan memperbanyak bank sampah, TPS3R, maupun TPS terpadu,” pungkasnya. (KJT)
