SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) DPRD Kota Surabaya akan mengusulkan agar ada penambahan dana operasional ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) senilai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Hal itu ditujukan agar dana operasional RT RW ini bsia turut mendukung untuk pembangunan di Kota Pahlawan, Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan pimpinan dewan termasuk dirinya setuju jika ada penambahan dana operasional Ketua RT/RW.Terlebih dana operasional tersebut juga untuk mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di Balai RW.
“Termasuk juga untuk membantu biaya listrik dan air bersih di Balai RW,” kata Reni Astuti, Selasa (19/09/2023).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Pemkot Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Termasuk Pemkot Surabaya kini memiliki profil keluarga miskin yang harus dilakukan penelusuran lanjutan.
Sedangkan tugas RT dan RW adalah menelisik latar belakang keluarga miskin ini. Dan turut menggali permasalahan yang ada.
“Misalnya, jika ada anggota keluarga usia produktif, maka harus disentuh dengan pemberian lowongan pekerjaan hingga pelatihan,” tambahnya.
Pihaknya menegaskan bawa RT RT turut andil dalam membantu penurunan angka kemiskinan, oleh karena itu data kemiskinan yang akurat harus diberikan. Sebab Pemkot Surabaya menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja camat dan lurah.
“Selain soal angka penurunan kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya,” tegasnya.
Saat pihaknya turun bertemu dengan masyarakat kerap a menemukan kondisi ketika ketua RT melaporkan terdapat keluarga miskin. Namun, camat atau lurah tidak berani menandai karena takut angka kemiskinan di wilayah mereka bertambah. Sebab jika angka kemiskinan bertambah maka nilai camat/lurah bakal turun.Untuk itu, perlu indikator penilaian yang baru yakni tidak sekadar angka, namun juga langkah dan program yang dimiliki camat/lurah. (KJT)
