DPRD Surabaya Minta Kelurahan Lebih Aktif Deteksi Dini Pendataan Warga Miskin

SURABAYA (KABARJAWATIMUR.COM) DPRD Kota Surabaya meminta agar semua kelurahan di Kota Surabaya bisa lebih aktif melakukan deteksi dini melalui pendataan yang lebih detail terhadap warga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Hal ini agar ketika ada program Pemkot Surabaya kepada warga tersebut bisa tepat sasaran. 

“Surabaya harus menghapuskan anak-anak yang putus sekolah hingga nol. Apalagi Kota Surabaya memiliki visi besar yaitu Gotong Royong menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, maka sangat ironis. Itu tentu tidak humanis,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Rabu (12/07/2023).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya berharap, semua kelurahan di Surabaya bisa lebih aktif melakukan deteksi dini melalui pendataan yang lebih detail terhadap warga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.

Terlebih penanganan warga miskin ini merupakan salah satu amanah yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan Kota Surabaya juga mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya yang mengamanatkan wajib belajar 12 tahun.

“Melalui Perda tersebut, Pemkot Surabaya harusnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Meski tingkat SMA dan SMK dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun Pemkot masih punya tanggung jawab,” tambahnya.

 Saat ini dikatakan di Surabaya masih dijumpai adanya anak yang mengalami putus sekolah karena faktor biaya.Hal itu dibuktikan saat dirinya mengunjungi salah satu anak yang mengalami putus sekolah di Jalan Lontar RT 1 RW 2, Sambikerep, pada Senin (3/7/2023). Diketahui anak tersebut sudah tidak mengenyam pendidikan formal selama dua tahun, serta hidup dalam keluarga dengan keterbatasan.

“Ada laporan dari warga terkait anak putus sekolah karena kondisi ekonomi. Padahal anak tersebut harusnya sudah sekolah kelas XII SMA. Karena itu kami meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Pihaknya juga mendatangi warga Bulak Banteng pada (10/6/2023) lalu, dan menemui keluarga yang keempat anaknya putus sekolah karena faktor kemiskinan. Keluarga tersebut tinggal di rumah yang hanya berukuran 2×3 meter dengan satu petak yang digunakan untuk ruang tamu, tempat tidur, dan dapur.

Sebenarnya Pemkot Pemkot Surabaya sudah menunjukkan atensinya pada anak tingkat SMA atau SMK. Mereka yang berasal dari keluarga miskin akan diberikan bantuan beasiswa Pemuda Tangguh. Dalam beasiswa itu Pemkot Surabaya menyalurkan bantuan Rp 200 ribu per bulan serta seragam dan sepatu, yang dananya berasal dari APBD Kota Surabaya.

“Tapi kalau untuk sekolah swasta masih ada biaya lain yang tidak bisa tercukupi dengan bantuan Rp 200 ribu itu. Hal inilah yang menyulitkan warga miskin untuk bisa memberikan pendidikan berkualitas pada anak-anaknya,” tambahnya.

Pihanya mendorong Pemkot untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat pendidikan berkualitas. (KJT)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *