Bojonegoro, (kabarjawatimur.com) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menanggapi perihal tidak adanya laporan terbaru jumlah tenaga kerja proyek gas Jambaran Tiung Biru (JTB) ke Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) Bojonegoro.
Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan bahwa, rekrutmen tenaga kerja di JTB harus memprioritaskan warga Bojonegoro.
“Laporan jumlah naker di JTB harus diperbarui setiap bulan. Agar nanti bisa diketahui jumlah naker lokal Bojonegoro dan non lokal yang masih bekerja di sana.” terang Supriyanto, Kamis (01/02/2024).
Ia mengharapkan pihak Disperinaker Bojonegoro segera memanggil pihak JTB untuk intervensi kebijakan terkait laporan data pekerja.
“Segera panggil operator proyek gas JTB PT Pertamina EP Cepu (PEPC) untuk melaporkan data pekerjanya.” kata anggota dewan dari partai Golkar tersebut.
Dijelaskan, bahwa keterlibatan warga lokal utamanya sekitar lokasi proyek JTB tersebut sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran di Bojonegoro.
“Jangan sampai warga Bojonegoro hanya menjadi penonton saja.” kata Supriyanto dengan tegas.
Adanya proyek JTB, warga Bojonegoro harus mendapatkan efek positif. Laporan yang dimaksud adalah untuk mengetahui jumlah perusahaan yang masih memiliki kontrak di JTB, selanjutnya pihak Disperinaker dapat merinci para pekerja lokal dan non lokal.
Dihari sebelumnya, Slamet (Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro mengatakan bedasarkan laporan Pertamina EP Cepu Regional 4 Zona 12 per September 2023 lalu, terinci 122 tenaga kerja lokal yang masih bekerja di JTB. Sisanya sebanyak 168 pekerja non lokal.
“Tenaga kerja yang bekerja di proyek JTB hanya tersisa 290 orang saja. Itu yang memiliki keahlian dan skil di bidang masing-masing.” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sampai saat ini belum ada laporan terbaru dari PEPC atau perusahaan lainnya yang bergerak di bidang perminyakan. Bulan September 2023 adalah laporan terakhir. (*)
Reporter: Aziz.
