BANYUWANGI – Pertemuan Rapat sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se- Kabupaten Banyuwangi yang digelar di hotel Grand Harvest pada Selasa, 11 Maret 2025 lalu disorot.
Pasalnya pertemuan yang dihadiri para Kepala sekolah SMP Se-Kabupaten Banyuwangi itu bertolak belakang dengan ikhtiar efisiensi anggaran yang diserukan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua LSM Blambangan Anti Korupsi (BLAK), Rizki Kurniawan, menyayangkan pertemuan kepala sekolah tersebut yang diselenggarakan di Hotel. Pertemuan kepala sekolah SMP se Kabupaten Banyuwangi itu dipandang bertolak belakang dengan ikhtiar efisiensi anggaran yang diserukan Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi, kata Rizki pertemuan para kepala sekolah berdasarkan undangan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi No. 400.3.1/2297/429.101/2025 dan ditandatangani oleh Suratno selaku Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi.
Rizki menilai, surat undangan tersebut dinilai janggal karena dalam undangan tertera pukul 15.00 WIB atau dilakukan di luar jam kerja kedinasan yang dibarengkan dengan acara buka puasa bersama.
“Jika hanya sekedar pertemuan agenda rapat Dinas saja, apalagi dengan kepala sekolah kenapa tidak dilakukan di Aula Dinas Pendidikan, toh bulan Ramadan. Kenapa mesti digelar di luar jam Dinas, masih mengenakan seragam Dinas lengkap dan tempatnya juga di hotel dan dilanjutkan buka puasa bersama. Ini sangat tidak realistis,” tegasnya.
Lebih parahnya, lanjut Rizki jika agenda rapat tersebut menggunakan anggaran APBD Banyuwangi, tentu sangat bertolak belakang dengan ikhtiar efisiensi anggaran yang diserukan Presiden Prabowo Subianto, dengan menggelar pertemuan rapat dan makan-makan di hotel dan sangat menyakiti hati masyarakat Banyuwangi.
“Undangan itu resmi berkop Dinas Pendidikan Banyuwangi dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan. Agendanya juga sangat jelas, tinggal sumber pembiayaan pertemuan rapat itu dari mana, ini yang harus jelas,” tandas Rizki.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno mengaku jika tidak tahu menahu soal pertemuan yang digelar di ruang Blue Fire Hotel and Resto Grand Harvest pada Selasa,11 Maret 2025.
Menurut Suratno, pertemuan di Hotel Harvest tersebut adalah pembagian Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), sebuah kegiatan rutin tahunan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah.”Silahkan konfirmasi ke Pak Didik (Kabid SMP Dispendik Banyuwangi),” jelas Suratno
Sementara itu, hasil penelusuran wartawan jika seluruh Kepala SMP Negeri se-kabupaten Banyuwangi diundang dalam rapat dengan agenda pembagian sertifikat PKKS, pengenalan buku cerita Osing karya guru dan sosialisasi PPDB/PSBM baru.
Dalam acara itu dihadiri Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Didik Eko Wahyudi. “Kegiatan itu berisi penjelasan terkait pelaksanaan SPMB tahun 2025 yang terkesan prematur karena Kegiatan Sosialisasi SPMB diberikan sebelum Peraturan Bupati (Perbup) terkait SPMB terbit,” jelas AGS salah seorang kepala sekolah.
Anehnya, para kepala sekolah yang akan hadir dalam acara itu juga diminta untuk tidak lupa membawa stempel sekolah. Kesan ‘pengkondisian’ semakin jelas, saat para kepala sekolah SMP yang hadir tiba-tiba langsung disodori lembar pemesanan pembelian buku yang dikeluarkan oleh penerbit.
“Lebih aneh lagi, dalam lembar pemesanan itu sudah tertulis contoh lembar buku yang dipesan berikut harganya. Kami juga bingung, katanya pengenalan tapi tahu-tahunya sudah ditodong untuk tanda tangan pemesanan,” jelas AGS.
Alasan pembelian buku cerita itu memang untuk pelengkap buku di perpustakaan. Hanya saja, hal itu dinilai sangat bertentangan dengan prinsip upaya peningkatan kualifikasi perpustakaan di sekolah, yaitu kualifikasi Perpustakaan berdasarkan pada banyaknya jumlah judul buku sebagai koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah. Bukan justru pada banyaknya jumlah eksemplar buku yang dimiliki.
“Pemesanan itu bukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) tapi dilakukan pemesanan manual. Sebagai contoh satu judul buku literasi cerita, sekolah dikondisikan untuk membeli sebanyak 76 eksemplar dengan harga yang sudah tertera” tandas kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Foto: ilustrasi
