GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Guna mendalami materi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023, Komisi IV DPRD Gresik menggelar rapat bersama sejumlah OPD mitra, pada Kamis (18/4/2024).
Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja OPD Pemkab Gresik mitra Komisi IV, yakni RSUD Ibnu Sina, Dinas Sosial, Dinas KBPPPA, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Parekrafbudpora, dan Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi IV Mohammad menyampaikan, selain mengevaluasi kinerja OPD mitra untuk mendalami LKPJ Kepala Daerah 2023, pihaknya juga ingin menanyakan sejauh mana program dan serapan anggaran yang dilakukan masing-masing OPD.
“Kita ingin tahu pelaksanaan program masing-masing OPD pada tahun 2023. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, target, capain dn serapan anggarannya,” ujar wakil rakyat dari PKB ini.
Saat rapat pendalaman LKPJ Kepala Daerah 2023, Komisi IV mendapat penjelasan dari para Kepala OPD mitra terkait program apa saja yang dijalankan selama setahun.
“Kalau diprosentase, rata-rata capaian kinerja masing-masing OPD 90 persen,” ungkap Bendahara DPC PKB Gresik ini.
Mohammad menegaskan, pihaknya memiliki beberapa catatan seperti di Dinas Pendidikan. Yang mana terdapat 50 persen atau Rp 70 miliar anggaran bantuan bos daerah (Bosda) tahun 2023 yang belum dibayarkan lantaran terkendala anggaran.
“Yang bisa dibayarkan tanpa merubah nomenklatur dan merubah Perbup adalah bosda untuk sekolah negeri, SDN, dan SMPN,” tuturnya.
Namun, bosda untuk lembaga swasta bisa tetap dicairkan dengan merubah nomenklatur dan perubahan peraturan bupati (perbup).
“Bosdanya digunakan untuk biaya operasional kegiatan di masing-masing lembaga. Nanti ada juklak berbeda,” terangnya.
Ada pula catatan di Dinas Sosial, yang mana terdapat 70 ribu slot atau anggaran Rp 50 miliar untuk warga miskin yang terdaftar di DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial) Kemensos tahun 2023 yang belum diserap.
“Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Jika data itu bisa dikirim ke Kemensos, maka akan bisa mengurangi Rp 50 miliar pembiayaan program UHC yang selama ini dibiayai APBD Rp 100 miliar,” bebernya.
“Karena itu, Komisi IV meminta sekda melakukan sosialisasi ke desa. Sehingga, bisa meringankan beban anggaran UHC Rp 100 miliar,” imbuhnya.
Mohammad juga menyebut banyaknya puskesmas yang tidak layak di dinas kesehatan. Total ada 20 puskesmas dari 36 puskesmas se-Kabupaten Gresik.
“Jika untuk perbaikan puskesmas itu membutuhkan lahan, maka pemda bisa beli atau ruislag (tukar guling),” katanya.
Kekurangan dokter umum, lanjut Mohammad, juga menjadi pembahasan. Pemkab Gresik kekurangan 30 dokter umum untuk layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan klaim BPJS menjadi rendah.
“Kami minta tahun 2025 kekurangan dokter umum bisa terpenuhi baik dengan cara rekrutmen PNS atau THL,” pungkasnya.
Reporter : Azharil Farich
