GRESIK, (Kabarjawatimur.com) – Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu serentak 2024, Bawaslu Gresik mulai melakukan pemetaan tingkat kerawanan berdasarkan indikator maupun kategori kerawanan tersebut.
Berbagai pihak juga turut dilibatkan dalam upaya pemetaan tingkat kerawanan di Pilkada Serentak ini. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Gresik Kota, pada Minggu (18/8/2024).
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Gresik Rozikin mengatakan, sosialisasi pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak dengan pola mitigasi yang terstruktur, sistematis, efektif dan efisien.
Menurut Rozikin, Bawaslu Gresik telah menyusun indeks kerawanan sesuai dengan indikator Bawaslu RI yang telah disesuaikan dengan kondisi di Gresik. Nantinya, hasil pemetaan ini akan digunakan oleh stakeholder terkait untuk melihat kerawanan pemilihan secara bersama-sama.
“Terkait indeks kerawanan pada pemilihan sudah kita petakan, di mana kita bersama-sama membangun mitigasi apa yang perlu kita lakukan. Nantinya kita juga meminta saran kepada yang hadir disini terkait pemetaan ini,” tuturnya.
Kordiv Pencegahan dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman menyebut dari 61 indikator kerawanan yang ditentukan oleh Bawaslu RI, pihak Bawaslu Gresik telah mengklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah.
“Kategori kerawanan berdasarkan frekuensi dan dampak yang ditimbulkan. Semakin sering terjadi dan dampaknya signifikan maka bisa dikategorikan tinggi. Untuk kategori sedang dan rendah, oleh Bawaslu RI sudah ditentukan skoring tiap indikator,” ujar Habibur Rohman.
Dia pun mencontohkan, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), bilamana jumlahnya masih di bawah 1 persen maka diketegorikan rendah.
“Tapi kalau jumlahnya lebih dari 1 persen kita kategorikan sedang. Dan kalau lebih dari 2 persen maka kita kategorikan tinggi,” ungkap Habibur Rohman.
Disinggung terkait potensi kerawanan akibat adanya ‘money politic’, dia berkata, sejauh ini dari pengalaman beberapa kali pemilu maupun pilkada sebelumnya, pihaknya tidak menemukan adanya laporan dari masyarakat terkait hal itu.
“Oleh karena itu, money politik tidak termasuk dalam indikator tingkat kerawanan di Pilkada Serentak. Karena belum kami temukan adanya laporan maupun temuan,” pungkasnya.
Teks foto : Bawaslu Gresik saat melakukan sosialisasi pemetaan kerawanan di Pilkada Serentak.
Reporter : Azharil Farich
