BANGKALAN, (Kabarjawatimur.com)- Arief M. Edie terus beradaptasi dalam memimpin pemerintahan sebagai penjabat Bupati Bangkalan. Dia pun sudah mengantongi data masalah sosial di kota dzikir dan sholawat, salah satunya adalah masalah kemiskinan.
Jumlah orang miskin di Kabupaten Bangkalan masih cukup tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan pada tahun 2022 sebanyak 196,11 ribu jiwa atau setara 19,44 persen. Sementara, angka kemiskinan Dinas Sosial dibagi menjadi dua diantaranya, data kemiskinan ekstrem 43.259 jiwa, dan kemiskinan 154.264 jiwa. Sehingga data kemiskinan di Dinas Sosial jumlahnya lebih tinggi yakni mencapai 197.523 jiwa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta l para Pj bupati melaksanakan sejumlah arahan Presiden RI Joko Widodo, antara lain menurunkan angka kemiskinan ekstrem, menarik investasi, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Pj Bupati Bangkalan Arief M. Edie mengatakan untuk mengatasi masalah kemiskinan pihaknya menginstruksikan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Lurah dan kepala desa, apabila ada kegiatan untuk membeli konsumsi disekitar membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.
“Di apel pagi sudah saya sampaikan, saya minta seluruhnya kalau rapat belilah konsumsi disekitarnya, warga yang jual ketela ya dibeli, yang nanak jagung belilah nasi jagung. Jadi belilah makan lokal sehingga duitnya berputar disini, jangan beli diluar kota,” ujarnya.
Arief mengaku tidak bisa membuat peraturan bupati atau program khusus dalam mengatasi kemiskinan di Bangkalan. Sehingga ia hanya memberikan imbauan dalam menangani masalah tersebut. “Semua saya imbau, karena saya tidak bisa membuat peraturan bupati, saya minta konsumsi rapat disemua sektor itu (beli) di masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Ketua HMI Cabang Bangkalan, Maskur meragukan intruksi Pj Bupati Bangkalan sebagai instrumen dalam mengatasi kemiskinan bisa terlaksana. Sebab, pembelian konsumsi makan dan minum (mamin) dilingkung Pemkab Bangkalan tidak melibatkan UMKM lokal. Tapi rata-rata membeli pada restoran kelas menengah ke atas.
“Saya rasa sulit diimplementasikan karena suatu hal yang bersifat himbauan itu lemah, bisa dilaksanakan dan juga bisa tidak,” katanya.
Maskur meminta Pj Bupati Bangkalan memiliki program yang bisa menyentuh masyarakat miskin secara langsung, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. “Misal bantuan tunai langsung maupun bantuan untuk mendirikan usaha, sehingga hasilnya bisa dinikmati secara jangka panjang,” ungkapnya.
Pemberdayaan UMKM lokal dilingkungan Pemkab Bangkalan belum optimal. Hal itu dirasakan para pelaku UMKM yang sudah bekerjasama dengan pihak penyedia e-catalog. Akan tetapi penerapan e-catalog masih sangat rendah, dan OPD lebih memilih membeli atau belanja secara langsung.
“Karena selama ini Pemkab memang tidak melaksanakan surat edaran KPK tentang belanja Mamin di e-catalog lokal. Padah rata-rata para penyedia di ecatalog lokal bersinergi dengan para pengusaha kecil menengah,” ucap Adit Roosvianto Direktur Cv. Abadi Kaustar.
Reporter: Rusdi
