Bojonegoro, (kabarjawatimur.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan pembangunan jalan desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa sepanjang 427,46 kilometer. Capaian ini merupakan rekapitulasi selama dua tahun dari 2021 hingga 2022.
Sesuai data di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR), pada 2021 Pemkab telah membangun 309,88 kilometer dengan jumlah penerima 241 desa. Sementara di 2022 telah membangun 117,58 kilometer dengan jumlah penerima BKK Desa sebanyak 135 desa.
Kepala Dinas PUBMPR Kabupaten Bojonegoro melalui Sekretaris Dinas PUBMPR Chusaifi Ivan menjelaskan BKK Desa ini bersifat khusus kepada desa. Secara konstruksi pembangunan, ada dua tipe jalan yaitu aspal dan cor beton.
“Dalam pelaksanaan, pengadaan BKK Desa ini pada prinsipnya adalah swakelola dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan melalui swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun secara keseluruhan,” jelasnya Kamis (25/5/2023)
Artinya, lanjut dia, pemerintah desa sebagai penerima manfaat yang melakukan sendiri prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Sehingga efek positifnya adalah adanya pemberdayaan masyarakat lokal.
Dinas PUBMPR melakukan bantuan konsultasi secara teknis melalui verifikasi perencanaan dan melakukan monitoring terhadap setiap permohonan dari tim pelaksana desa terhadap pelaksanaan BKK Desa tersebut. Sementara pada tahun 2023 yang saat ini sudah mulai dilaksanakan, direncanakan untuk 170 kilometer jalan desa dengan penerima BKK desa sebanyak 131 desa. (*)
Reporter: Aziz.