LAMONGAN (Kabarjawatimur.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan kembali menggelar acara debat publik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, bertempat di Ballroom Harris Hotel Surabaya, Kamis (7/11/2024) malam.
Debat publik yang kedua tersebut, mengambil tema “Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif, Inklusif, dan Berkeadilan dalam Upaya Menyelesaikan Persoalan Daerah”.
Kedua pasangan calon, Abdul Ghofur-Firosya Shalati (Bagus) dan Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham), saling memaparkan gagasan visioner dan sesekali beradu argumentasi.
Pasangan calon nomor urut 01, Ghofur-Firosya (Bagus) dalam kesempatan tersebut mengusung solusi berbasis digital dan transparansi untuk membawa perubahan nyata bagi Lamongan.
Salah satunya melalui program Lamongan SIGAP (Solutif, Integratif, Akuntabel, Partisipatif) untuk mempermudah akses layanan publik dan mendorong pemerintahan yang transparan.
Program ini meliputi Desa SIGAP, layanan satu pintu, keterbukaan APBD, serta sistem Lamongan Satu Data Mutakhir yang akan menyediakan seluruh layanan dalam satu aplikasi digital untuk masyarakat Lamongan.
“Digitalisasi layanan publik adalah langkah modernisasi yang akan mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan transparansi di seluruh Lamongan,” ucap Ghofur.
Selain itu, pemerataan infrastruktur internet juga akan difokuskan karena melihat pentingnya kebutuhan. Pihaknya berkomitmen untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Lamongan dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN.
“Pemerataan jaringan internet di desa-desa terpencil menjadi prioritas kami. Seluruh masyarakat Lamongan harus bisa merasakan manfaat dari teknologi ini untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Lebih lanjut, pasangan Ghofur-Firosya juga berkomitmen untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Transparansi yang memungkinkan masyarakat mengetahui peruntukan anggaran dengan jelas, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
“Beberapa waktu lalu telah ditandatangani komitmen antikorupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami ingin pemerintahan yang bersih dan transparan. Pajak dan retribusi harus dikelola dengan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui hasil pembangunan dan kontribusi mereka,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kabupaten Lamongan beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik terkait adanya kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemkab yang saat ini telah ditangani oleh KPK.
Diketahui, dalam kasus tersebut beberapa pejabat Pemkab Lamongan telah diperiksa oleh KPK, termasuk Yuhronur Efendi yang saat ini mencalonkan diri sebagai Cabup Lamongan turut dimintai keterangan sebagai saksi.
Reporter : Aziz/Pradah
